Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, khususnya terkait tata kelola sektor pendidikan. Beberapa di antaranya menyangkut dugaan persoalan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2026, pengadaan buku yang bersumber dari Dana BOS, dugaan pungutan dalam proses administrasi pencairan Dana BOS, hingga tingginya angka anak putus sekolah.
Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, dalam orasinya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap kondisi pendidikan di Mandailing Natal. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan berbagai informasi dan dugaan yang disampaikan massa, melainkan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan profesional.
Robi secara khusus menyoroti pelaksanaan Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, berdasarkan informasi yang dihimpun Komandan Madina, terdapat 10 SD, 8 SMP dan 13 TK/PAUD yang menjadi penerima program revitalisasi dan telah mulai melaksanakan kegiatan.
Namun, pihaknya menduga terdapat intervensi oknum di lingkungan Dinas Pendidikan agar pekerjaan revitalisasi dilaksanakan oleh pihak rekanan tertentu.
“Adanya dugaan intervensi oleh oknum Dinas Pendidikan agar dikerjakan oleh pihak rekanan tertentu. Di beberapa sekolah penerima terdapat dugaan mekanisme pengerjaannya yang seharusnya swakelola, tetapi justru dipihakketigakan,” ungkapnya.
Tidak berhenti di situ, Komandan Madina juga menyoroti informasi mengenai dugaan permintaan fee sebesar 5-10 persen dari setiap sekolah penerima program revitalisasi.
Robi juga mengungkap adanya dugaan praktik jual beli proyek pada kegiatan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dengan nilai yang disebut mencapai 10-15 persen dari total anggaran kegiatan.
Meski demikian, seluruh tudingan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan massa aksi dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta penelusuran oleh aparat berwenang.
Selain program revitalisasi, Komandan Madina juga mempertanyakan tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk pengadaan buku serta dugaan adanya pungutan dalam proses administrasi pencairan dana tersebut.
Menurut Robi, persoalan penggunaan Dana BOS perlu mendapat pengawasan serius karena dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.
Komandan Madina meminta pihak terkait membuka informasi dan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan maupun pencairan Dana BOS apabila memang terdapat laporan atau indikasi pelanggaran.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal.
Robi menyebut berdasarkan data yang mereka miliki terdapat sekitar 1.370 anak putus sekolah. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang membutuhkan intervensi nyata pemerintah daerah.
“Berdasarkan data 1.370 anak putus sekolah, kita prihatin. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, terkhusus Dinas Pendidikan yang seharusnya bisa mendukung anak-anak tersebut jika terdapat beberapa kendala kebutuhan yang dialami para siswa, seperti alat perlengkapan sekolah dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuannya,” jelas Robi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mencatat angka anak putus sekolah, tetapi harus mengetahui penyebabnya serta memastikan adanya solusi agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh hak pendidikannya.
Atas berbagai persoalan yang disampaikan, Komandan Madina mendesak Bupati Mandailing Natal melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Bahkan, Robi meminta agar Kepala Dinas dicopot apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan program.
“Kami meminta Bupati apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau persoalan dalam pelaksanaan tugasnya agar segera dicopot dari jabatannya,” tegas Robi.
Ia juga menyampaikan penilaian terhadap rekam jejak pejabat tersebut dalam sejumlah jabatan sebelumnya. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari alasan Komandan Madina meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Aksi di Kantor Disdikbud Madina kemudian diterima sejumlah perwakilan Dinas Pendidikan, di antaranya Kabid Dikdas, Kabid PAUD, dan Manajer BOS.
Perwakilan Dinas Pendidikan, Deni Haryono, ST, yang merupakan Kabid Dikdas, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan tanggapan.
“Terima kasih kepada Komandan Madina atas aspirasinya. Mengingat Kadis sedang ada kegiatan di luar, akan kami sampaikan nantinya dan agar ditanggapi oleh Pak Kadis,” kata Deni.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Disdikbud, massa Komandan Madina kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Mandailing Natal.
Di hadapan pemerintah daerah, Robi kembali menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan mereka. Ia meminta agar Bupati tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi memastikan adanya tindak lanjut dan evaluasi terhadap dugaan persoalan yang telah disampaikan.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini menjadi atensi Bapak Bupati dan dapat ditindaklanjuti. Ini demi perbaikan Dinas Pendidikan serta kemajuan Kabupaten Mandailing Natal,” ujar Robi.
Aspirasi tersebut diterima Asisten I Setdakab Mandailing Natal, Drs. M. Sahnan Pasaribu, MM, yang hadir mewakili Bupati Mandailing Natal.
Sahnan mengapresiasi penyampaian aspirasi Komandan Madina dan memastikan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.“Terima kasih kepada Komandan Madina. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada Bapak Bupati agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” ujar Sahnan.
Komandan Madina berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh poin yang disampaikan, termasuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program revitalisasi, tata kelola Dana BOS, dugaan pungutan, serta persoalan anak putus sekolah.
Seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut tentunya perlu diuji melalui klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan proses pengawasan maupun penegakan hukum oleh instansi yang berwenang.
(Abdul Hakim)
