Kerusakan lingkungan terus meluas. Dari kawasan perbukitan hingga perkebunan milik warga, lubang-lubang bekas galian tampak menganga tanpa henti. Aktivitas ini berlangsung seolah tanpa pengawasan, meskipun jelas melanggar hukum.
Ironisnya, penindakan hukum dinilai tidak menyentuh aktor utama. Aparat Penegak Hukum (APH) terkesan menutup mata. Yang kerap menjadi korban hanyalah para pekerja lapangan, sementara para bos tambang, kepala desa, hingga pemodal diduga tetap bebas menjalankan aktivitasnya, Kamis (22/7/2026).
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran yang disengaja. Bahkan, muncul isu praktik “setoran” terorganisir kepada sejumlah oknum aparat. Nama-nama besar yang diduga sebagai pengendali tambang ilegal di wilayah tersebut disebut-sebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.
Namun hingga saat ini, belum ada tindakan tegas yang menyentuh para pemodal atau cukong tambang tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, para pengusaha tambang ilegal itu diduga rutin memberikan setoran kepada oknum aparat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Kalau tidak ada setoran, tambang itu tidak akan bisa berjalan,” ujar salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat pun berharap adanya tindakan tegas dan transparan dari aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas ilegal ini, sekaligus menindak pihak-pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.
(Abdul Hakim)
