Laporan itu disampaikan langsung oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi pada Senin, 24 November 2025, disertai sejumlah dokumen pendukung yang dinilai cukup untuk menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurut para pelapor, dugaan penyimpangan tersebut dinilai telah merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan desa. Karena itu, mereka meminta Inspektorat Nias Selatan dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Olanori, FN, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum membuahkan hasil karena kepala desa belum dapat ditemui maupun dihubungi.
Media masih terus berupaya mendapatkan pernyataan resmi dari Kepala Desa Olanori untuk menjaga keseimbangan pemberitaan.
