Berdasarkan data yang tercantum pada portal transparansi JAGA KPK, Desa Sali Baru tercatat memiliki Pagu Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp1.006.176.000. Dari total pagu tersebut, dana yang tercatat telah disalurkan sebesar Rp640.241.520.
Penyaluran tersebut tercatat dilakukan dalam dua tahap, yakni Tahap I sebesar Rp481.727.440 atau 75,24 persen, kemudian Tahap II sebesar Rp158.514.080 atau 24,76 persen. Sementara itu, untuk Tahap III tercatat Rp0 atau 0 persen.
Sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran yang tercantum dalam data tersebut kini menjadi objek pemantauan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya, rehabilitasi, peningkatan dan pengerasan jalan sebesar Rp159.318.740.
Selain kegiatan fisik, terdapat pula anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp73.800.000 dan Rp20.000.000, penyuluhan/sosialisasi masyarakat bidang hukum dan perlindungan sebesar Rp54.920.000, serta Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp24.600.000.
Kemudian, tercatat anggaran kegiatan Posyandu, meliputi makanan tambahan, kelas lansia dan insentif sebesar Rp15.000.000. Sementara dukungan TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal sebesar Rp7.200.000, sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebesar Rp5.000.000, serta pengelolaan BUM Desa berupa pelatihan sebesar Rp3.500.000.
Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan awak media menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian yang perlu dijelaskan lebih lanjut, khususnya terkait volume, kualitas dan bentuk realisasi pekerjaan fisik dibandingkan dengan nilai anggaran yang tercatat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan, spesifikasi pekerjaan dan ketentuan pengelolaan Dana Desa.
Dugaan adanya penggelembungan atau markup anggaran juga menjadi salah satu hal yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Sebab, dugaan tersebut tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan lapangan, melainkan perlu dicocokkan dengan dokumen perencanaan, RAB, APBDes, laporan realisasi, volume pekerjaan, bukti pembayaran serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Jika nantinya ditemukan adanya selisih antara anggaran yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar terealisasi, kondisi tersebut tentu perlu mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media masih melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Sali Baru terkait seluruh kegiatan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Konfirmasi juga diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal, terutama mengenai mekanisme pengawasan, pencairan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Sali Baru.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Kepala Desa Sali Baru maupun Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka untuk menjelaskan kondisi sebenarnya kepada publik.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara tersebut digunakan, terlebih anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
(Tim)
