Informasi yang diterima SATMA AMPI Madina menyebutkan adanya dugaan aktivitas penyimpanan dan penyaluran solar yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial D. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta penyelidikan aparat penegak hukum.
SATMA AMPI Madina meminta Polres Madina bersama instansi terkait turun langsung ke lokasi Saba Purba. Pemeriksaan tersebut, kata dia, penting untuk mengetahui asal-usul BBM, legalitas atau dokumen perizinan, kapasitas penyimpanan, mekanisme penyaluran, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Secara umum, kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Sementara itu, tata kelola penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM tertentu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya.
Jika BBM yang dimaksud merupakan solar bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu (JBT), penyaluran dan penggunaannya juga tunduk pada ketentuan khusus yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, sementara ada pihak tertentu yang diduga menimbun dan menyalurkannya kembali secara ilegal. Kami minta kasus ini diperiksa secara terbuka dan profesional,” tegas Muhammad Saleh.
SATMA AMPI Madina menegaskan, informasi mengenai seseorang berinisial D tersebut masih sebatas dugaan. Karena itu, pihaknya meminta aparat melakukan verifikasi secara menyeluruh serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang disebut sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan aktivitas tersebut.
(Tim)
