Dugaan tersebut mencuat setelah tenaga honorer tenaga kependidikan (tendik) yang bertugas sebagai penjaga sekolah sejak tahun 2022 hingga 2025 mengaku tidak diikutsertakan dalam proses pendaftaran.
Sumber di lingkungan sekolah menyebutkan bahwa tenaga honorer yang telah lama mengabdi justru tidak diusulkan dalam rekrutmen tersebut.
“Oknum kepala sekolah tidak mendaftarkan tenaga honorer penjaga sekolah yang sudah bekerja sejak 2022 sampai 2025,” ujar sumber tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala SDN 2 Biak Muli berinisial JM membenarkan bahwa proses pendaftaran telah dilakukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara.
“Sudah terlanjur didaftarkan. SK-nya dari tahun 2024 sampai 2025,” ujar JM saat ditemui di kantor sekolah.
Sementara itu, operator sekolah juga menyatakan bahwa data tenaga yang didaftarkan tercatat sejak 15 Juli 2024 hingga 2026. Hal ini berbeda dengan fakta bahwa penjaga sekolah yang tidak diakomodasi telah aktif bekerja sejak 2022 hingga 2025.
Perbedaan data dan keterangan tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur serta potensi pelanggaran administrasi dalam proses rekrutmen.
Media ini telah berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak dinas.
Hingga saat ini, belum ada sanksi yang dijatuhkan. Dugaan pelanggaran administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah umumnya akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM setempat. Jika terbukti melanggar prosedur, sanksi dapat berupa teguran, pembatalan SK, hingga sanksi disiplin ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Media ini akan terus memantau perkembangan kasus ini serta membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait.
(Syah Putra)
.jpg "Digerebek Satresnarkoba, Tiga Pelaku Penyalahgunaan Sabu Diamankan")