Keputusan itu diambil setelah lebih dari satu tahun dirinya aktif dalam struktur kepemimpinan. Namun, ia menilai arah perjuangan dan komitmen internal organisasi tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai awal yang pernah disepakati saat pembentukan lembaga.
Sadikin mengungkapkan bahwa ketika KALIBER pertama kali dibentuk, organisasi tersebut memiliki sekitar 20 anggota yang solid dan berkomitmen membesarkan lembaga.
Secara logika organisasi, kata dia, dalam kurun waktu satu tahun seharusnya terjadi peningkatan dan penguatan struktur, bukan justru kemunduran.
“Organisasi yang dibentuk dengan 20 anggota sejak awal, semestinya setahun kemudian bisa bertambah dua kali lipat. Ini malah yang terjadi sebaliknya, anggota justru menyusut hingga hanya tersisa dua orang yang masih aktif,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator nyata adanya persoalan serius dalam tata kelola dan kepemimpinan internal.
Sadikin mengingatkan bahwa saat awal pembentukan, Ketua KALIBER pernah menyampaikan komitmen moral kepada seluruh anggota dengan kalimat, “Susah senang nanti kita pikul bersama.”
Namun dalam praktiknya, ia menilai kebersamaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Ucapan itu masih saya ingat dengan jelas. Tapi realitanya jauh berbeda. Janji-janji yang disampaikan di awal pembentukan organisasi satu per satu diingkari,” ujarnya.
Ia menilai semangat kebersamaan, solidaritas, serta tanggung jawab kolektif yang seharusnya menjadi fondasi organisasi perlahan memudar. Mundurnya anggota secara bertahap, kata dia, bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan akumulasi kekecewaan yang tidak terselesaikan.
Lebih lanjut, Sadikin menyebut bahwa dari jajaran anggota lama yang ikut membesarkan KALIBER sejak awal berdiri, kini hanya tersisa Samsuardi alias Bimbo yang masih bertahan dan menjabat sebagai Provos.
Menurut Sadikin, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat.
Ia mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KALIBER untuk turun tangan melakukan pembenahan menyeluruh serta memberikan teguran kepada Dewan Komando Daerah (DKD) Aceh.
“DPP jangan tutup mata. Kalau memang ada persoalan serius di daerah, pimpinan pusat wajib melakukan evaluasi, pembinaan, bahkan teguran kepada DKD agar organisasi ini tidak semakin terpecah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa organisasi yang bergerak di bidang kontrol sosial dan pengawasan kebijakan publik semestinya terlebih dahulu mampu menjaga integritas, transparansi, serta soliditas internal sebelum tampil mengkritik pihak lain.
Sadikin menegaskan pada Kabiro Media Sosiol lensasiber.com bahwa pengunduran dirinya bukan didasari konflik personal, kepentingan politik, maupun tekanan dari pihak manapun.
Keputusan tersebut, katanya, murni lahir dari sikap moral dan evaluasi pribadi terhadap dinamika internal organisasi.
“Saya memilih mundur agar tidak memperkeruh suasana dan agar KALIBER bisa berbenah. Saya tidak ingin menjadi bagian dari organisasi yang tidak lagi memegang komitmen awal,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua KALIBER maupun pengurus pusat belum memberikan pernyataan resmi terkait pengunduran diri tersebut serta kritik terbuka yang disampaikan Sadikin mengenai kondisi internal organisasi.
( Syah Putra )
