Dalam keterangannya, dr. Faisal Situmorang menekankan agar seluruh sekolah menjalankan proses seleksi secara terbuka tanpa adanya manipulasi.
"Menjelang masa libur sekolah dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027, kami menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal agar menjalankan proses penerimaan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan seluruh calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan," ujar Faisal.
Selain masalah transparansi, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal juga memberikan atensi penuh terhadap potensi praktik pungutan liar (pungli) selama proses penerimaan siswa baru. Pihak dinas memperingatkan keras para oknum panitia maupun kepala sekolah agar mematuhi koridor aturan hukum yang berlaku.
"Kami juga menegaskan kepada seluruh kepala sekolah dan panitia penerimaan agar tidak melakukan pungutan di luar aturan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan tertib, bersih, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat," tambah Kadisdikbud Madina secara tertulis.
Langkah antisipatif ini diambil guna menjamin integritas dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat serta wali murid dari beban biaya ilegal yang kerap muncul saat momentum tahun ajaran baru. Dinas Pendidikan juga membuka pintu pelaporan apabila masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan maupun pungutan tidak resmi di lapangan.
(Abdul hakim)
