Langkah tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 14/D.TWS/10/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Dr. Hanjito B., S.STP., M.Si., selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I atas nama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam surat itu dijelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan berdasarkan:
1. Laporan pengaduan dari Kepala SPPG Nias Utara Sawo Lasara Sawo terkait dugaan keracunan;
2. Hasil investigasi singkat di lapangan serta laporan Koordinator Regional Provinsi Sumatera Utara; dan
3. Pertimbangan pimpinan dan staf BGN atas adanya kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB-KP).
Pidar menilai, langkah cepat ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesehatan para pelajar dari potensi dampak buruk pangan tidak layak konsumsi dan gizi bermasalah.
“Kami dari media Lensasiber.com memberikan apresiasi tertinggi kepada Badan Gizi Nasional yang telah bertindak cepat dan tanggap menyelamatkan siswa-siswi di Nias Utara. Ini bukti nyata hadirnya negara dalam menjaga keselamatan generasi muda,” ujar Pidar dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).
Lebih lanjut, Pidar berharap BGN tidak hanya fokus di wilayah Nias Utara, melainkan memperluas pengawasan hingga ke seluruh Indonesia, terutama Kabupaten Nias Selatan yang juga kerap menghadapi permasalahan serupa.
“Kami berharap Badan Gizi Nasional tidak berhenti hanya di Nias Utara. Di Kabupaten Nias Selatan, banyak juga masalah terkait Makanan Bergizi (MBG). Bahkan, sempat viral di media sosial, ada laporan bahwa MBG yang diserahkan ke sekolah sudah basi, hingga akhirnya seluruh makanan dikembalikan lagi ke dapur,” tegas Pidar.
Pidar juga menekankan pentingnya transparansi hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium, agar masyarakat mendapat kepastian dan kepercayaan penuh terhadap program gizi nasional.
(Ndruru)
