• Jelajahi

    Copyright © Lensasiber.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Oku

    Sports

    Oku Selatan

    Komandan Madina Soroti Dugaan Intervensi Revitalisasi Sekolah hingga Pengabaian K3 di SDN 327 Sinunukan III

    Lensasiber.com
    Thursday, November 19, 2026, 09:25 WIB Last Updated 2026-11-19T02:25:19Z

    MANDAILING NATAL – Tata kelola program pendidikan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina).


    Sejumlah dugaan persoalan mencuat, mulai dari indikasi intervensi dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, dugaan permintaan fee proyek, pengadaan buku melalui penyedia tertentu, hingga dugaan pungutan dalam proses administrasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


    Ketua Umum Komandan Madina, Robi Nasution, menyampaikan berbagai informasi dan temuan yang dihimpun organisasinya pada Selasa (17/11/2026). Ia meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.


    Robi juga mempertanyakan sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina yang menurutnya dinilai kurang responsif ketika mahasiswa berupaya menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Ia berharap pihak dinas bersedia membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang disuarakan.


    Dugaan Intervensi Program Revitalisasi dan Permintaan Fee

    Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komandan Madina adalah pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026.


    Berdasarkan data yang dihimpun organisasi tersebut, terdapat 10 Sekolah Dasar (SD), 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 13 satuan pendidikan TK/PAUD di Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat sebagai penerima program revitalisasi.


    Robi menyebut, program yang semestinya dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan satuan pendidikan sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan itu diduga mengalami intervensi dari oknum tertentu di lingkungan dinas.


    Menurut informasi yang diterima Komandan Madina, terdapat dugaan pengarahan atau pengondisian pekerjaan kepada pihak ketiga. Bahkan, muncul dugaan permintaan fee sebesar 5 hingga 15 persen dari nilai anggaran kegiatan revitalisasi.


    Selain itu, pihaknya juga mengungkap dugaan praktik jual beli paket pekerjaan konstruksi dengan persentase mencapai 10 hingga 15 persen dari total nilai anggaran.


    Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Komandan Madina mendesak agar pihak berwenang memeriksa mekanisme penunjukan pelaksana, pengelolaan anggaran, serta aliran dana dalam setiap kegiatan revitalisasi.


    Dugaan Pengondisian Pengadaan Buku dan Pungutan Dana BOS

    Tidak hanya program revitalisasi, Komandan Madina juga menyoroti pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP.


    Untuk Tahun Anggaran 2025–2026, Robi mengungkapkan adanya dugaan pengarahan oleh oknum dinas kepada sejumlah sekolah agar melakukan pengadaan buku melalui penyedia tertentu.


    Sementara itu, pada periode 2024–2026, pihaknya menerima informasi mengenai dugaan pungutan dalam proses administrasi penyaluran maupun pencairan dana BOS.


    Nominal pungutan tersebut disebut berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu, bahkan diduga terdapat pembayaran dengan nilai lebih besar.


    Komandan Madina meminta agar dugaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dengan meminta keterangan kepala sekolah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses administrasi dana BOS.


    Proyek Revitalisasi SDN 327 Sinunukan III Disorot, K3 Jadi Perhatian

    Selain persoalan tata kelola anggaran, Komandan Madina turut menyoroti pelaksanaan proyek revitalisasi di SDN 327 Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.


    Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.518.825.381. Pelaksanaannya dipercayakan kepada Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pengerjaan 120 hari kalender, terhitung sejak 24 Agustus hingga 24 Desember 2026.


    Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (12/11/2026), ditemukan kondisi yang memunculkan pertanyaan terkait penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).


    Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai. Di antaranya, pekerja menggunakan sandal jepit, bahkan terdapat pekerja yang tidak mengenakan alas kaki saat berada di area pekerjaan yang dipenuhi material bangunan dan puing-puing.


    Selain itu, sejumlah pekerja juga terlihat tidak menggunakan helm keselamatan maupun masker pelindung ketika bekerja di lingkungan proyek yang berdebu.


    Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak pelaksana dan pengawas kegiatan. Penerapan K3 bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja selama proses pembangunan berlangsung.


    Komandan Madina meminta agar pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap pengawasan proyek tersebut, termasuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan dan menggunakan APD sesuai potensi risiko pekerjaan.


    Minta Pemeriksaan dan Transparansi

    Atas berbagai persoalan tersebut, Komandan Madina mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal memberikan klarifikasi terbuka terhadap seluruh dugaan yang disampaikan.


    Pihaknya juga meminta Inspektorat, aparat pengawasan internal pemerintah, serta aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program revitalisasi maupun pengelolaan dana BOS.


    Menurut Komandan Madina, anggaran pendidikan merupakan uang negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditindaklanjuti secara profesional agar tidak merugikan sekolah, peserta didik, maupun kepentingan masyarakat.


    Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan yang disampaikan Komandan Madina masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Hak jawab dan penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal maupun pihak pelaksana proyek tetap diperlukan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.


    (Tim)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini