Desakan ini muncul setelah adanya keluhan dari masyarakat penerima manfaat di Desa Biak Muli. Warga menilai paket makanan yang dibagikan oleh Dapur MBG setempat belum mencerminkan asupan gizi seimbang, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama program.
Adapun menu MBG yang dibagikan pada Sabtu (10/1/2026) terdiri dari lima buah rambutan, satu potong roti, satu kotak susu merek Frisian Flag, dan satu butir telur. Menu tersebut dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat.
“Apakah ini sudah termasuk standar makanan bergizi? Kami meminta pemerintah pusat agar mengevaluasi secara serius pelaksanaan program MBG ini supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat,” ujar salah seorang warga penerima manfaat.
Sekjend GBNN Aceh Tenggara menegaskan bahwa Program MBG seharusnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mewajibkan negara menjamin pemenuhan gizi yang layak dan seimbang bagi masyarakat.
“Jika pelaksanaan MBG di Desa Biak Muli belum memenuhi standar gizi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kami meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan jika tidak layak, lebih baik program tersebut dihentikan sementara hingga diperbaiki,” tegas Sekjend GBNN.
Ia berharap Program MBG tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberi dampak nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang rentan terhadap kekurangan gizi.
Sementara itu, Kepala Biro salah satu media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pengelola Dapur MBG di Desa Biak Muli melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, belum ada tanggapan atau klarifikasi yang diterima.
(Syah Putra)
