Pemimpin Redaksi Postnewstv.co.id, Pidar, menegaskan bahwa setiap proyek yang bersumber dari dana rakyat harus dijalankan secara transparan dan sesuai spesifikasi teknis, bukan sekadar formalitas pembangunan di atas kertas. Ia juga meminta Kementerian terkait dan tim konsultan dari pusat untuk segera turun langsung ke lapangan guna memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Nias Selatan juga segera turun tangan mengawal proyek revitalisasi SDN 071121 Hilitotao ini. Dengan nilai anggaran lebih dari satu miliar rupiah, proyek ini tidak boleh dikerjakan asal-asalan,” tegas Pidar, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, keberadaan konsultan proyek seharusnya tidak hanya formal di dokumen kontrak, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu di lapangan.
“Fungsi konsultan itu memastikan kualitas pekerjaan sesuai RAB dan gambar teknis. Kalau konsultan diam, berarti pengawasan tidak berjalan,” ujar Pidar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan daerah, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta melibatkan masyarakat sekitar agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Kalau panitia pelaksana atau kepala sekolah tidak mau berkolaborasi dengan masyarakat setempat, lebih baik diganti saja. Proyek seperti ini bukan untuk memperkaya segelintir pihak, tapi untuk masa depan anak-anak,” tegasnya.
Sementara itu, warga Desa Hilitotao turut menyuarakan keprihatinan. Mereka menduga ada indikasi penggunaan material bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada daya tahan bangunan sekolah yang sedang dikerjakan.
“Bangunan sekolah ini jangan asal jadi. Kami ingin hasilnya kokoh, kuat, dan tahan lama. Jangan baru beberapa bulan setelah diresmikan sudah rusak,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat mendesak agar Kejaksaan Negeri Nias Selatan, bersama dinas teknis terkait, segera melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara progres fisik dengan dokumen perencanaan proyek.
Pidar menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengawal proyek-proyek publik, terutama yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan.
“Kami akan terus memantau dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak pemerintah. Jangan sampai ada penyimpangan atau permainan anggaran. Ini uang rakyat, dan rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah digunakan,” pungkasnya.
Sorotan publik terhadap proyek ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak agar bekerja dengan transparan, profesional, dan berintegritas. Sebab, pembangunan di sektor pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Nias Selatan, bukan sekadar proyek tahunan yang hanya meninggalkan bangunan tanpa mutu.
(Ndruru)
