Menurut keterangan dari AMAK, indikasi penyelewengan dana desa tersebut mencakup penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta pelaporan yang tidak transparan kepada masyarakat. Selain itu, diduga juga terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengambil keputusan yang merugikan kepentingan masyarakat desa.
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi menyatakan, "Kami berharap pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan dapat segera melakukan penyelidikan dan proses hukum yang transparan dan adil, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa."
Sampai saat ini, Kepala Desa Orahili Boe belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Kejaksaan Negeri Nias Selatan juga masih dalam tahap awal pemeriksaan berkas dan klarifikasi atas laporan yang masuk.
Kasus ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat di Kecamatan Susua, khususnya warga Desa Orahili Boe, yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi pembangunan yang tepat sasaran.
Dugaan penyalahgunaan jabatan kembali Kepala Desa Orahili Boe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan.
"Anak kandung Kepala Desa Orahili Boe dilaporkan menjadi staf kantor desa sejak tahun 2021 hingga saat ini, meskipun diduga masih berstatus di bawah umur".
Menurut Aliansi masyarakat anti Korupsi dan juga masyarakat setempat, penempatan anak Kepala Desa tersebut dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan dan prinsip transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur rekrutmen dan keabsahan status yang bersangkutan. (Tim)
