Ketua Kaliber DPW Aceh, Zoel Kenedi yang akrab disapa ZK Agara, membenarkan rencana tersebut kepada media ini
“Kami akan mengirimkan surat resmi kepada 19 UPTD Puskesmas di Aceh Tenggara. Surat ini bertujuan untuk meminta data pengelolaan dana BOK dan JKN tahun anggaran 2023 dan 2024,” ujarnya.
Menurut ZK Agara, langkah tersebut dilakukan berdasarkan landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, juga merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.
ZK Agara menyoroti sejumlah indikasi ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana tersebut. “Penyaluran dana BOK dan JKN, khususnya untuk jasa pelayanan rawat inap, kebidanan, biaya rujukan, BBM, jasa sarana, dan lainnya, tidak dilakukan secara transparan. Bahkan, sistem pembayaran jasa medis masih dilakukan secara manual, tidak melalui transfer, sehingga rawan penyimpangan,” tegasnya.
Ia juga menduga bahwa ke-19 Puskesmas tersebut telah melanggar petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) sesuai Permenkes Nomor 18 Tahun 2024 serta Permenkes Nomor 2 Tahun 2022. Kedua regulasi ini mengatur pengelolaan dana BOK dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik di bidang kesehatan.
Selain itu, ZK Agara menambahkan bahwa pengelolaan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah juga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.
“LSM Kaliber akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Kami mengajak semua pihak untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana publik, demi terciptanya tata kelola kesehatan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tutup ZK Agara Kepada Media Lensa siber di Kutacane
( Syah Putra )
