Sejumlah jabatan strategis di desa ini diketahui diisi oleh keluarga dekat Kepala Desa, memantik kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
"Ini jelas membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bagaimana mungkin pengelolaan dana miliaran rupiah bisa transparan kalau semua dikendalikan oleh keluarga sendiri?" ujar warga setempat,dan tambah salah satu tokoh masyarakat Desa Pejuang kecamatan Bukit Tusam
Menurut Ketua LSM Kaliber, praktik semacam ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Ia menyebut ada dugaan kuat penyelewengan dalam penggunaan dana desa yang tidak pernah dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada warga.
Sejumlah warga kini mendesak Inspektorat Kabupaten agara agar segera turun tangan. Mereka meminta audit menyeluruh terhadap kinerja dan laporan keuangan Desa Agara terutama terkait insentif kepala desa dan realisasi proyek-proyek desa yang dinilai tidak transparan.
"Kami butuh keadilan dan keterbukaan. Ini uang negara, bukan milik keluarga sendiri," tegas warga yang engan disebut namanya
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa belum memberikan keterangan resmi. Mengenai berita yang terbit minggu yang lalu dan malah memblokir kontak nomor media ini.
Desakan warga ini menambah daftar panjang keluhan publik terhadap maraknya praktik nepotisme dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Agara
Dengan alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahun, transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi syarat mutlak bagi pemerintahan desa. Ujarnya ketua LSM kaliber
( Syah Putra )
