Hak jawab tersebut disampaikan melalui email kepada redaksi Lensasiber.com sebagai bentuk pelaksanaan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, pihak sekolah menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Sekolah saat wartawan mencoba melakukan konfirmasi bukanlah bentuk penghindaran. Pada saat itu, Kepala Sekolah sedang melaksanakan tugas dinas luar dalam rangka mengikuti rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan.
“Kami tetap menghargai peran media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pada prinsipnya, kami selalu terbuka untuk memberikan keterangan resmi apabila komunikasi dilakukan pada waktu yang tepat,” demikian disampaikan dalam klarifikasi tersebut.
Pihak sekolah juga mengungkapkan bahwa sebelumnya wartawan Lensasiber.com telah melakukan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 4 Juni 2026. Namun, pada saat itu Kepala Sekolah belum dapat memberikan respons karena kesibukan tugas dinas.
Terkait dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), pihak sekolah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Penyaluran dana PIP di SMAN 1 Batang Natal disebut telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Selain itu, pihak sekolah menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan langsung oleh siswa atau wali murid melalui bank atau mekanisme resmi yang berlaku, tanpa adanya intervensi maupun pemotongan dari pihak sekolah.
“Seluruh proses penyaluran dana PIP terdokumentasi dengan baik. Kami memiliki bukti administrasi yang lengkap, termasuk tanda terima sah dari para siswa penerima bantuan,” jelas pihak sekolah.
Lebih lanjut, pihak SMAN 1 Batang Natal berharap agar klarifikasi ini dapat dimuat secara proporsional sebagai bagian dari pemenuhan hak jawab, sekaligus mendukung terciptanya pemberitaan yang berimbang dan objektif.
Pihak sekolah juga menyatakan kesiapan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut disertai dokumen pendukung apabila diperlukan, guna menjaga transparansi serta kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
(Redaksi)
