Di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang tepatnya di empat desa: Sebetung Paluk, Idai, Nanga Bayan, dan Semareh jaringan listrik yang sudah hampir rampung sejak tahun 2023 kini terbengkalai tanpa kepastian. Tiang-tiang listrik berdiri tegak di sepanjang jalan, namun kabelnya tak pernah berdenyut arus.
Di bawah bayang tiang itu, anak-anak bermain di tanah becek, menatap sesuatu yang belum pernah mereka lihat: terangnya malam.
Antara Janji dan Gelap: Warga Ketungau Ditinggalkan Tanpa Kepastian
Masalah klasik yang berulang, tidak tersedianya mesin penunjang arus listrik kembali jadi alasan. Namun lebih ironis lagi, bukan PLN yang datang memberi penjelasan, melainkan masyarakat yang harus berkeliling mencari jawaban.
“Kami sudah datang ke PLN UP3 Sanggau, disuruh ke PLN UP2K Kapuas Raya. Sampai sana, disuruh balik lagi. Alasan mereka: sedang rapat,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Pertemuan demi pertemuan berlangsung, tapi pertanyaan paling mendasar tak pernah terjawab: kapan lampu menyala?
Kesenjangan Sosial yang Nyata: Seremoni di Kota, Kegelapan di Desa
Di kota-kota besar, PLN menyambut pelanggan dengan bunga dan senyum. Di Ketungau, pelanggan menyalakan pelita dengan air mata. Kontras ini mencolok menunjukkan kesenjangan sosial yang seperti sengaja dibiarkan hidup di antara kabel dan janji.
Di layar televisi dan media sosial, PLN menampilkan citra ramah, modern, dan melayani. Tapi di lapangan, masyarakat Ketungau menghadapi tembok birokrasi yang dingin, sulit ditembus, dan abai terhadap penderitaan warga yang menunggu terang.
“Kami datang dengan biaya sendiri, bukan dibiayai pemerintah. Tapi di Pontianak malah disuruh buat surat audiensi dulu, prosesnya bisa sampai tiga bulan,” keluh perwakilan warga usai mendatangi kantor PLN UID Kalbar.
Proyek 2023 Mangkrak Hingga 2025: Bukti Lemahnya Perencanaan PLN
Padahal secara fisik, jaringan dan tiang sudah rampung hampir 100 persen. Yang tersisa hanyalah mesin utama komponen vital yang justru tak pernah siap.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan, buruknya koordinasi, dan minimnya profesionalisme PLN dalam mengelola proyek bernilai miliaran rupiah yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Kalau proyek tahun 2023 saja belum selesai sampai 2025, bagaimana mau bicara pemerataan listrik di Kalimantan Barat?” tegas salah satu tokoh masyarakat Ketungau.
Wilayah Perbatasan Dibiarkan Gelap: Simbol Ketiadaan Negara
Yang paling memprihatinkan, empat desa itu berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, kawasan yang seharusnya menjadi prioritas strategis nasional.
Namun, justru di daerah yang semestinya dijaga kedaulatannya ini, rakyat Indonesia masih hidup dalam gelap.
Bahkan di Desa Sungai Kelik, yang hanya beberapa kilometer dari Malaysia, serta Desa Neraci Jaya, yang dianggarkan sejak 2023, belum satu pun tiang jaringan berdiri.
“Sungai Kelik itu di perbatasan. Tapi bukan diprioritaskan, malah dibiarkan mangkrak. Ini memalukan,” ujar warga setempat.
Slogan ‘Indonesia Terang’ terasa jauh dari kenyataan. Jika wilayah perbatasan saja diabaikan, lalu di mana makna pemerataan listrik yang selalu dijanjikan?
Pelayanan Publik yang Membisu
Tak hanya warga, para kepala desa juga frustrasi. Upaya mereka menghubungi PLN tak pernah berbuah hasil. “Kami sudah berulang kali menghubungi pihak PLN, baik lewat telepon maupun WhatsApp, tapi tidak direspons. Seperti berbicara dengan tembok,” tutur salah satu kepala desa yang meminta identitasnya disamarkan.
Minimnya komunikasi membuat aparat desa kewalahan menghadapi tuntutan masyarakat. PLN, yang seharusnya hadir memberi solusi, justru menambah ketidakpastian.
Rakyat Ketungau Menuntut Keadilan dan Transparansi
Kini, masyarakat Ketungau menuntut penjelasan resmi dan audit menyeluruh terhadap proyek jaringan listrik yang mangkrak ini. Mereka meminta PLN terbuka soal keterlambatan mesin, jadwal penyelesaian proyek, dan evaluasi terhadap kinerja unit di daerah.
“Kami hanya ingin keadilan. Kami juga rakyat Indonesia. Kami ingin hidup terang seperti warga lain,” tegas tokoh masyarakat Ketungau.
PLN dan Esensi yang Hilang: Melayani atau Sekadar Mengejar Laporan?
PLN bukan sekadar badan usaha. Ia adalah wujud hadirnya negara di tengah rakyat. Tapi di Ketungau, yang menyala bukan listrik melainkan rasa kecewa.
Jika proyek tahun 2023 belum tuntas di 2025, dan masyarakat perbatasan masih hidup dalam gelap, maka sudah sepantasnya Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI turun tangan melakukan audit menyeluruh atas proyek kelistrikan di Kalimantan Barat.
Sebab, di Ketungau, gelap bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya tapi bukti nyata bahwa janji pelayanan publik belum benar-benar menyala.
💡 Di tengah janji besar “Indonesia Terang”, Ketungau masih menunggu bukan sekadar nyala lampu, tapi hadirnya negara yang benar-benar peduli.
(Supriyadi)
