Sumadi menyampaikan siang ini di kantornya ber Alamat di desa Pulonas Kecacamatan Babussalam bahwasanya adanya laporan dari ketua BPK dan masyarakat Desa Lawe sigala-gala Barat Jaya, tentang penggunaan dana desa yang diduga menjamur atau tidak sesuai juknisnya yang di kelola oleh oknum kepdes, maka dari itu dari LSM dan media turun kelapangan untuk memastikan dari laporan tersebut.
Disini kita bisa melihat dari kegiatan pembuatan rambat beton diduga timpang tindih dilokasi serta Tahap I seperti Tahun 2025 ini sama sekali tidak ada terlihat terpaksa Baliho APBdes walaupun sudah di intruksi kan oleh pemerintah oknum kepdes Lawe sigala-gala barat jaya dan ini dapat kita duga semua kegiatan tidak transparan seperti rambat beton, dan posyandu,pembagian semprot dan lainnya tidak sesuai dengan RAB seperti kedalaman pondasi dan lebar TPT,Tinggi TPT saat di lapangan. pungkasnya
Sementara itu sekjen kaliber dari tahun ke tahun Desa Lawe sigala-gala barat jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala masih saja seperti desa yang sangat tertinggal padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan add untuk dikelola ke desa bukan sedikit, jika kita mau jujur kita kalkulasikan anggaran yang masuk kurang lebih ( Miliaran ) dari Anggaran yang dikelola Kepala Desa. pungkasnya
Sumadi' oknum kades yang mengelola kegiatan tahun 2022 dan 2024 akan kami usut sampai ke meja hijau pungkasnya ke media ini serta kami tidak akan main-main dalam temuan dengan tegas.
Tidak sampai disini salah satu ketua BPK Desa Lawe sigala-gala barat Jaya M. Nuh Mudawi' Tahun 2022 oknum kepala Desa memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Lawe Sigala-gala Barat Jaya seperti semprot, yang berjumlah 150 buah tapi dibagikan ke masyarakat tapi disini hanya diberikan oleh oknum tersebut hanya 95 buah dan sisanya 55 unit lagi belum diberikan kepada masyarakat, Ketua BPK M. Nuh Ke media ini jugak diduga ada pemalsuan tanda tangannya sebagai ketua BPK Ucapnya pada media ini.
Tidak sampai disini kami dari media mencoba untuk klarifikasi mengenai laporan dari ketua BPK ke oknum kepala Desa tapi disayangkan, oknum kepdes enggan bisa membalas pesan whatsapp awak media.
Dan apa bila ada temuan menyimpang dari peraturan pemerintah pusat mengenai pengelolaan Add, oknum kepdes dan golongan nya dapat di proses seusai peraturan perundang per Mendes
(Syah Putra)
